Opini JawaPos, 27/8/2019 8.00 wib.

Oleh Haryo Kuncoro*

 

TREN perlambatan ekonomi terus menggejala dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada triwulan kedua 2019, misalnya, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 5,05 persen atau melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mampu tumbuh 5,27 persen secara tahunan.

Komparasi dengan pertumbuhan ekonomi kuartalan, tampaknya, tidak mengubah simpulan awal. Selama periode yang sama, ekonomi Indonesia hanya meningkat 4,20 persen dari triwulan pertama 2019. Angka itu nyaris sama dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun lalu (4,21 persen).

Mengharapkan peran pemerintah yang lebih besar dalam meredam stagnasi, tampaknya, merupakan hal yang lumrah. Momentumnya pun pas bersamaan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR pada 16 Agustus 2019.

Ekspektasi tersebut bisa dipahami. RAPBN 2020 menjadi titik tonggak tahapan jangka menengah pertama menuju pencapaian visi Indonesia maju 2045. Dengan tema untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia, RAPBN 2020 didesain secara konservatif, tetapi tetap memancarkan sikap optimisme.

Nuansa konservatif tebersit dari sisi penerimaan. Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam menyusun RAPBN 2020 tidak banyak berubah dari realisasi APBN 2018. Dengan asumsi tersebut, penerimaan negara diharapkan mencapai Rp 2.221,5 triliun atau naik 9,4 persen dari outlook APBN 2019 sejumlah Rp 2.030,8 triliun.

Sikap optimisme terpantul dari target belanja negara dalam RAPBN 2020 yang dipatok Rp 2.528,8 triliun. Kenaikan belanja sebesar 8 persen dari outlook APBN 2019 itu ditujukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen. Kenaikan 1 basis poin target pertumbuhan ekonomi mengindikasikan tekad pemerintah untuk meredam stagnasi ekonomi.

Secara teoretis, belanja negara memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait dengan penyediaan barang publik bagi masyarakat untuk tumbuh. Fungsi distribusi berhubungan dengan belanja sektoral/regional. Fungsi stabilisasi diwujudkan dalam bentuk belanja subsidi sebagai jaring pengaman.

Sayang, efektivitas belanja negara dalam menyokong pertumbuhan ekonomi relatif lemah lantaran rendahnya kualitas belanja. Faktanya, peningkatan belanja yang rata-rata mencapai 11 persen per tahun hanya berkontribusi 0,24 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka itu jauh di bawah elastisitas benchmark yang dipegang Bappenas, yakni 0,66.

Suboptimalitas peningkatan belanja pemerintah pusat maupun yang disalurkan ke pemerintah daerah bisa diurai lebih jauh dari jenis belanjanya. Jenis belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan pembayaran bunga utang bersifat independen terhadap gejolak perekonomian. Naik turunnya volume belanja itu tipikal tidak berefek langsung pada kinerja perekonomian.

Hal yang sama, tampaknya, terjadi pada klasifikasi belanja fungsional kementerian/lembaga (K/L). Belanja K/L mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Konsekuensinya, belanja itu bersifat asiklikal terhadap siklus ekonomi sehingga kemampuan mengungkit perekonomian juga rendah.

Kasus belanja publik agak sedikit berbeda. Belanja subsidi, misalnya, cenderung tinggi pada saat resesi seperti pada krisis finansial global 2008. Kendati bersifat kontrasiklikal, tipe belanja publik ini tergolong tidak produktif sehingga kemampuan melawan konjungtur perekonomian tidaklah efektif.

Asa penanggulangan stagnasi ekonomi pada akhirnya diarahkan pada belanja modal. Sayang, volume belanja modal dalam RAPBN menyusut. Porsi belanja modal yang lebih kecil daripada belanja rutin mengakibatkan kemampuan belanja modal dalam meng-counter pelemahan ekonomi menjadi minim.

Lemahnya daya dorong belanja modal mungkin berawal dari perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Kurang maksimalnya kinerja belanja modal juga disebabkan tidak tepatnya waktu penyelesaian program. Ringkasnya, misalokasi membuat dampak ekonomi belanja modal lebih rendah daripada yang seharusnya.

Kebiasaan menghabiskan anggaran yang dilakukan pada akhir-akhir tahun belum juga berubah. Bagaimana anggaran belanja modal mampu mendatangkan benefit yang optimal bagi semua pelaku ekonomi jika dieksekusi hanya dalam waktu tiga bulan dan pada akhir tahun harus selesai beserta laporan keuangan lengkapnya?

Ironisnya, pola penghabisan anggaran belanja pada akhir tahun pada umumnya juga terjadi berbarengan di sektor privat. Belanja sektor privat biasanya juga meninggi pada akhir tahun. Konsekuensinya, pola belanja pemerintah menjadi pro-siklikal terhadap konjungtur perekonomian nasional.

Yang lebih parah, belanja modal memiliki tendensi untuk bias. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, konstelasi peta politik di tanah air acap kali mendorong overspending justru pada saat perekonomian sedang boom. Sebaliknya, underspending terjadi pada saat stagnasi ekonomi seperti sekarang ini.

Dengan konfigurasi problematika tersebut, perubahan radikal di bidang anggaran, tampaknya, diperlukan untuk menggenjot kualitas belanja negara. Indikator kunci untuk mengukur pendalaman instrumen belanja yang produktif, akuntabel, serta transparan tata kelola dan outcome-nya perlu dibangun untuk tiap jenis belanja negara.

Alhasil, masih ada waktu sebulan untuk memvalidasi RAPBN 2020 sebelum disahkan menjadi UU APBN pada Oktober nanti. Sejujurnya, seluruh pemangku kepentingan menantikan postur APBN 2020 yang mampu memberikan arah pasti ke mana ekonomi akan melangkah.

Pada akhirnya, kemauan politik (political will) pemerintah memegang peran yang sangat vital. Efektivitas belanja negara sejatinya merupakan pertanggungjawaban terbaik terhadap uang pajak yang dibayar rakyat. Tanpa pertanggungjawaban yang berkualitas pula, perekonomian akan ’’jalan di tempat’’ dan visi Indonesia maju 2045 akan semakin molor.

 

*) Direktur riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta; pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; doktor ilmu ekonomi alumnus PPs UGM Jogjakarta