Opini JawaPos, 26/9/2019 8.30 wib.

Oleh Laode Ida*

 

DI tengah hiruk-pikuk dan ketegangan sosial politik yang ditandai berbagai demonstrasi mahasiswa serta isu rasisme di Papua, berembus angin tak sedap dari ’’bilik aman’’ ruang para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Yakni, perebutan kursi pimpinan ’’senator’’ yang pemilihannya akan berlangsung 1 Oktober 2019.

Dinamika internal di lembaga dengan anggota-anggota terpilih untuk periode 2019–2024 itu nyaris tak memperoleh perhatian publik karena barangkali DPD dianggap tak penting lantaran tak punya kewenangan. Namun, ternyata ada fenomena (dan barangkali juga sudah jadi peristiwa faktual) yang sangat memprihatinkan dan mengganggu nilai-nilai moralitas.

Pemicunya adalah tingginya gairah kekuasaan segelintir figur yang berwujud penghalalan segala cara untuk merebut jabatan. Maklum, untuk DPD, hanya posisi pimpinan lembaganya yang menarik di tengah ketiadaan kewenangan. Posisi pimpinan sekaligus menjadi kendaraan untuk kemudahan akses membangun hubungan dengan pimpinan negara: di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif; dalam rangka aktualisasi dan bisa juga terkait dengan urusanurusan bisnis pribadi.

Informasi yang merebak, calon pimpinan melakukan pemaksaan kehendak melalui pembuatan tata tertib (tatib) yang dianggap melanggar substansi demokrasi dan aturan, termasuk sudah terjadinya praktik transaksional berwujud penggunaan money politics.

Sebagai orang yang pernah memimpin DPD dua periode (2004– 2014), saya berharap angin tak sedap itu tidak benar. Namun, penyimpangan nilai moralitas yang membuat saya merasa sangat prihatin dan sedih terjadi di internal DPD selama tiga tahun terakhir.

Para anggota DPD yang notabene dikonsepsikan sebagai representasi roh budaya, identitas, etnik, dan atau agama seharusnya berkarakter mulia nan terpuji. Mereka dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki nilai-nilai budaya luhur. Tepatnya, figur-figur anggota DPD seharusnya menjadi pemberi contoh keluhuran dan kemuliaan karakter budaya bangsa di lembaga negara level nasional.

Posisi kelembagaan yang lemah atau tak memiliki kewenangan secara konstitusi, atau hanya sebagai advisory body, seharusnya menjadikan para anggota sadar bahwa mereka baru bisa dipercaya masyarakat jika memiliki setidaknya tiga karakter figur yang mengisi dan berpengaruh di dalamnya.

Pertama, berkepribadian yang menjunjung tinggi nilai-nilai religibudaya. Kedua, memiliki kapasitas andal dalam berkomunikasi dengan dunia luar, yakni ke legislatif, eksekutif, yudikatif, pers, dan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, ada soliditas atau kekompakan yang tinggi di dalamnya alias tidak tercerai-berai.

Namun, dengan gonjang-ganjing tak keruan seperti sekarang ini, muncul hipotesis saya yang terbuka untuk diuji: bahwa DPD akan mustahil berjuang atau didukung untuk punya kewenangan melalui amandemen konstitusi akibat citra atawa rohnya yang hilang diperkuat dengan keretakan atau gontokgontokan di internal DPD.

Kasus tercemarnya DPD akibat OTT KPK terhadap Ketua DPD Irman Gusman dilanjutkan dengan perebutan kursi pimpinan. Itu terjadi sejak gejolak perubahan tatib periode pimpinan dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun sejak sekitar tiga tahun silam.

Konflik internal DPD juga sangat memalukan. Salah satunya terjadi adu fisik di antara anggota. Nyaris adu jotos juga terjadi pada pengujung periode 2014–2019 ini (dua minggu lalu).

Isu transaksi uang –dan ini yang paling sangat menyedihkan– membuat dada saya terasa sesak. Pada era kepemimpinan dua periode sebelumnya, tak pernah ada isu itu. Dan jika itu terjadi, niscaya saya bakal tak akan terpilih sebagai pimpinan. Sebab, pasti saya tidak punya uang untuk membeli suara dukungan. Jujur saya katakan, nilai moralitas dan objektivitas-lah yang menjadikan kami terpilih sampai dua periode.

Sekarang, rupanya, tidak lagi seperti itu. Fenomena seorang anggota DPD terpilih, misalnya, yang dengan blak-blakan menyatakan bahwa yang pantas jadi pimpinan DPD adalah yang banyak uang merupakan ekspresi jujur kalau materi dijadikan segalanya.

Anggota DPD lain juga mengaku akan memilih pimpinan dari timur Indonesia (sambil menyebut nama) karena sudah membantunya sejak datang di Jakarta. ’’Yang minta dukungan setelah itu mesti bawa tawaran uang lebih banyak. Saya abaikan saja.’’ Kira-kira begitu pengakuannya langsung kepada saya.

Semua itu menunjukkan bahwa DPD terjebak dalam budaya politik yang menyalahi khitahnya. Memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Sangatlah rendah martabat anggota DPD yang konon merupakan tokoh-tokoh pilihan dari provinsi masing-masing, tetapi ternyata hanya mentransaksikan suara para figur anggota DPD yang berduit dan haus jabatan.

Politik menghalalkan segala cara pun dilakukan. Catatan Prof John Pieris (ahli hukum tata negara dan anggota DPD 2009–2019) dalam media online (22/9/2019) Tatib DPD Cacat Hukum dan Wajib Ditolak merupakan wujud cara-cara menghalalkan cara untuk merebut kekuasaan itu.

Namun, pertanyaan kritis saya, ’’Mengapa Pak Prof John Pieris tak mencegahnya, padahal yang bersangkutan masih berstatus anggota DPD?’’ Atau, barangkali Prof John Pieris merupakan kelompok yang kalah dalam pertarungan gagasan di DPD? Entahlah.

Kendati begitu, tatib yang sudah dibuat itu tidak berarti mutlak digunakan para anggota DPD periode 2019–2024. Mereka memiliki otoritas kolektif untuk langsung menggunakan atau sekalian menolak tatib produk DPD 2014–2019 itu. Substansi yang paling realistis untuk segera diubah adalah materi pemilihan pimpinan DPD. Selebihnya bisa menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pimpinan baru yang harus kali pertama diputuskan melalui panmus dan dilanjutkan oleh Badan Kehormatan (BK) DPD.

Yang perlu dicatat dalam prinsip pemilihan pimpinan adalah, pertama, basis apa pun yang digunakan, prosesnya harus menjamin hak kerahasiaan suara anggota. Mudahmudahan yang saya dengar salah, yakni dipilih secara terbuka dan bahkan hanya cukup dengan mengedarkan tanda tangan dukungan. Itu sudah sangat melanggar prinsip demokrasi sekaligus indikasi terjadinya cara-cara transaksional.

Kedua, pimpinan DPD, baik yang representasi timur maupun barat, seharusnya dipilih secara nasional atau anggota dari lintas wilayah. Sebab, figur yang dipilih itu bukan ’’pimpinan DPD wilayah’,’ melainkan DPD. Aneh jika figur pimpinan DPD hanya dipilih oleh anggota dari wilayahnya. Legitimasinya sangat lemah. Sebab, jika yang bersangkutan ke provinsi yang bukan wilayah para anggota yang memilihnya, tidak mustahil akan diremehkan atau dianggap bukan pimpinan DPD.

Ketiga, terkait dengan prosesproses yang transaksional, barangkali saatnya dilakukan skrining para calon pimpinan DPD. Pers dan kelompok masyarakat sipil harus dilibatkan. Pada saat yang sama, diperlukan pula keberanian para anggota DPD untuk mengembangkan sistem whistle-blower, di mana informasi itu akhirnya bisa menjadi bagian dari kerja tugas BK untuk menindaklanjutinya. Jika terbukti, figur pimpinan yang terpilih pun bisa digugurkan.

 

*) Wakil ketua DPD 2004–2014, kini komisioner Ombudsman RI