Opini JawaPos, 30/9/2019 8.30 wib.

Oleh Radian Salman*

 

SALAH satu alasan penyelenggaraan pemilu serentak adalah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Meski presiden, menurut UUD 1945, mempunyai kedudukan yang kuat, kebuntuan politik terbuka terjadi karena presiden dan DPR mempunyai basis legitimasi rakyat dan kedudukannya juga sejajar.

Hal itulah yang memengaruhi stabilitas dan efektivitas pemerintahan dalam rezim presidensial. Pemilu serentak untuk pemilihan presiden-wakil presiden serta pemilihan anggota badan perwakilan diharapkan menghasilkan koalisi dini, permanen, dan jangka panjang, termasuk koalisi dalam isu-isu mendasar dalam bernegara dan menyelenggarakan pemerintahan.

Sigapnya pemerintah membahas dan menyetujui inisiatif DPR untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sikap presiden yang tak kunjung menerbitkan perppu atas UU KPK yang baru menyematkan keraguan terhadap kekuatan politik Joko Widodo (Jokowi) dan komitmennya atas pemberantasan korupsi.

Mengapa Jokowi yang tinggal menunggu pelantikan periode keduanya sebagai presiden dengan mudah tunduk pada skenario DPR di ujung masa jabatannya? Apalagi, pengusul revisi UU KPK adalah politikus yang berasal dari partai koalisi di pemerintahan saat ini sekaligus koalisi dalam Pilpres 2019.

Pertanyaan tersebut menjadi relevan dengan konteks (harapan) arsitektur baru politik Indonesia pascapemilu serentak dengan harapan (pula) bekerjanya efek ekor jubah (coat-tail effect). Pemilu serentak idealnya menempatkan presiden lepas dari ketergantungan terhadap partai politik (parpol), yang jelas dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan MK No 14/ PUU-XI/2013. Hal itu dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial.

Sesungguhnya, sistem presidensial cenderung pada eksekutif yang mandiri (non-parliamentary executive) melalui gagasan pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dengan dominasi dan sentrum kekuasaan yang berada di tangan presiden dalam kualitasnya sebagai kepala negara (nominal executiue) maupun sebagai kepala pemerintahan (real executive), tentu presiden menikmati kenyamanan dari kemungkinan pemakzulan.

Sistem presidensial yang dihantarkan dengan pemilu serentak berasumsi bahwa suara yang diperoleh parpol adalah imbas positif popularitas dan kekuatan elektoral presiden. Dengan sumbangan kekuatan electoral presiden terhadap suara parpol, kekuasaan presiden terpilih tidak sepenuhnya disandera parpol.

Pada saat yang sama, efek ekor jubah juga menjangkau kekuasaan badan perwakilan sebagai hasil perolehan suara yang positif antara keterpilihan presiden dan suara parpol di badan perwakilan. Hasil pemilu serentak secara sahih juga menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan terjadinya ‘divided government’ karena presiden menguasai dukungan suara mayoritas di badan perwakilan meski dibatasi prinsip tidak dapat saling menjatuhkan antara parlemen dan pemerintah. Dengan demikian, isu kemampuan memerintah (governability) dan pembentukan hukum (law-making) tidak lagi menjadi hambatan pemerintahan rezim presidensial.

Rasanya, kita sepakat bahwa efek ekor jubah ternyata tidak bekerja dalam bingkai pemilu serentak yang lalu, sebagaimana dapat dilihat dari perolehan suara partai pengusung setiap calon presiden. Perolehan suara PDIP pada 2019 hanya naik 0,38 persen dari Pemilu 2014 meski PDIP adalah pengusung utama Jokowi. Demikian pula PKB yang pada 2014 perolehan suaranya 9,06 persen menjadi 9,69 persen meski mengusung calon wakil presiden.

Tetapi, tentu tidak sedikit yang mengakui popularitas dan kekuatan elektoral Jokowi menjadikannya figur untuk modalitas perolehan suara parpol. Meski kemudian pada sisi lain parpol mengklaim perolehan suara partainya merupakan hasil kerja mesin politik partai dan para calegnya.

Idealnya, efek ekor jubah memunculkan koalisi dini, strategis, dan jangka panjang sebagaimana maksud putusan MK mengenai pemilu serentak. Koalisi itu dimulai sejak pre-election sebagai bentuk perjanjian yang fundamental dalam seluruh aspek yang mendukung arah visi-misi presiden terpilih. Artinya, koalisi tidak hanya berbicara soal alokasi menteri kabinet, tetapi juga isu-isu strategis dan fundamental yang menjadi kebijakan yang harus diperjuangkan bersama dalam pemerintahan.

Tidak adanya komitmen pre-election menjadikan presiden terpilih masih harus tersandera agenda dan kepentingan parpol serta elite. Alhasil, presidensialisme kita dihuni kekuasaan oligarkis yang saat ini menumpang di balik (awalnya) popularitas seorang lokowi.

Bila isu-isu strategis dan fundamental muncul sporadis pascapemilu serentak dengan memanfaatkan berbagai momentum, seperti revisi UU KPK di ujung masa jabatan DPR, hal itu mengindikasikan absennya perhatian dan komitmen dalam koalisi dini pada tahapan pre-election. Ini sekaligus menunjukkan absennya kekuatan politik presiden untuk mengontrol “koalisinya” dalam jubah kekuasaannya.

Dengan tesis bahwa efek ekor jubah tidak berpengaruh dalam penguatan sistem presidensial, presiden akan tetap tersandera dalam “bargaining” sebagaimana yang disebut dalam putusan MK mengenai pemilu serentak. Terlebih, publik secara luas tidak tahu apa sebenarnya kesepakatan strategis, fundamental, dan jangka panjang dalam koalisi dini pada tahap pre-election yang disandangkan kepada presiden. Pada titik inilah maksud pemilu serentak sebagaimana putusan MK, yakni hak warga negara untuk memilih secara cerdas, tidak pernah tercapai.

Jokowi tinggal melanjutkan pemerintahan berikutnya yang pasti didukung mayoritas parpol di DPR sehingga governability-nya kuat dan jauh dari ancaman pemakzulan.

Lantas, mengapa presiden mudah abai dengan aspirasi publik -seperti dalam revisi UU KPK- dan mengikuti skenario yang dibawa DPR? Lantas, siapa sebenarnya yang berkuasa? Jangan-jangan, penguasa sebenarnya adalah oligarki, parpol-kekuasaan bisnis-birokrasi-militer yang mengutus ”petugas partai” berbaju populis untuk mengurus negeri ini.

 

*) Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya