Opini JawaPos, 4/11/2019 08.00 wib.

Oleh Ahmad Zainul Hamdi*

 

NAHDLATUL Ulama (NU) kecewa terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena tidak mendapatkan “Jatah” menteri agama. Itu sepenuhnya bisa dipahami. NU merasa telah berperan besar dalam kemenangan Jokowi untuk menjadi presiden kali kedua. Berbagai survei menunjukkan bahwa klaim NU itu bukan omong kosong. Data exit poll Indikator Politik, misalnya, menunjukkan bahwa 56 persen warga NU mengaku memilih Jokowi. Data tersebut juga diperkuat temuan Avara Research Center bahwa 54,3 persen nahdliyin (sebutan untuk warga NU) memilih Jokowi.

Berdasar survei Indikator Politik Indonesia pada Pilpres 2019, dari 207,2 juta (87,2 persen) muslim Indonesia, 52,8 persen mengidentifikasi dirinya berafillasi dengan NU. Dari angka itu bisa diukur betapa besarnya suara warga NU yang masuk ke dalam kotak pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin (KMA). Tidak mengherankan jika para pengamat dengan sangat yakin menyatakan bahwa NU menjadi penentu kemenangan pasangan Jokowi-KMA pada Pilpres 2019.

Dengan sumbangan yang cukup signifikan itu, NU tentu punya hak berharap mendapat jatah kursi kabinet yang layak. Jika jatah kursi menteri untuk NU tidak sama dengan jatah untuk partai politik pendukung utama Jokowi, setidaknya jatah menteri agama “wajib” secara otomatis ditempati orang NU. Rasanya tidak berlebihan ekspektasi NU itu.

Jika yang diinginkan Jokowi terhadap sosok menteri agama adalah orang yang mumpuni dalam bidang agama Islam dan memiliki sikap tegas terhadap isu radikalisme, NU sejatinya adalah pilihan yang paling masuk akal. Bisa dikatakan, NU adalah ormas Islam yang paling keras bersuara dalam isu radikalisme. Bahkan, tidak jarang warga nandliyin dibawah berhadap-hadapan secara langsung dengan kelompok-kelompok radikal. Karena itu, ketika NU tidak mendapatkan posisi menteri agama, kekecewaan mereka sepenuhnya bisa dipahami.

Kekecewaan NU tersebut bisa saja membawanya menjadi kekuatan oposisi sipil terhadap rezim. NU memilih posisi itu, pilihan tersebut sepenuhnya bermoral. Sekalipun berangkat dari perasaan kecewa atas pembagian kekuasaan yang dirasa tidak proporsional. NU bisa mengembangkan sikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan rezim. Ada banyak persoalan yang bisa dikritisi NU. Mulai soal Papua, sumber daya alam, korupsi, pendidikan, hingga kemiskinan, yang semuanya nyaris selalu bersinggungan dengan kepentingan warga NU di bawah.

Oposisi sipil tersebut pernah dengan sangat cerdas dan bermartabat dilakukan NU dibawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada era Orde Baru. Di bawah rezim otoriter Orde Baru, saat nyaris semua kekuatan sipil tidak berani bersuara kritis terhadap negara, Gus Dur dengan NU-nya menjadi simbol perlawanan rakyat Bahkan, ketika Soeharto berhasil mengooptasi tokoh-tokoh Islam melalui pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Gus Dur bergeming walau sendiri. Di era itu NU menjadi simbol kekuatan civil society yang solid. Isu demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender tidak lagi menjadi ‘’alien” di kalangan kaum santri.

Langkah-langkah almaghfurlah Gus Dur tentu saja tidak mudah. Bahkan, dia harus berhadapan dengan beberapa kiai yang masih menganggap sikap kritis terhadap kekuasaan adalah tabu dalam konteks politik Sunni yang sangat menekankan stabilitas. Namun, Gus Dur berhasil meyakinkan bahwa NU tidak harus menjadi bagian dari kekuasaan otoriter. Bahkan ketika kekuasaan itu memainkan sentimen Islam untuk menopang kekuasaannya, sebagaimana yang dilakukan Soeharto di dasawarsa akhir era Orde Baru.

Melalui langkah itu, Gus Dur berhasil menggeser tenaga dan perhatian NU dari politik praktis ke arah penguatan internal dan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat. Sekalipun beberapa rintisan Gus Dur dalam bidang kemandirian ekonomi rakyat gagal diwujudkan, pesan tersebut tertangkap jelas di kalangan nahdliyin, terutama kaum mudanya. Di era itulah bermunculan anak-anak muda NU progresif yang tersebar di berbagai NGO yang melakukan kerja-kerja advokasi dan pemberdayaan sosial. Saat ini, ketika kecewa dengan rezim, NU sepenuhnya absah untuk tidak terlibat dan mengambil peran oposisi. Tampaknya, saat ini NU tengah memberi kode perlawanan terhadap rezim. Berbagai statemen tokoh-tokoh NU, misalnya NU akan kembali kebarak dan meninggalkan isu radikalisme menjadi pekerjaan pemerintah sepenuhnya serta pujian-pujian terhadap Rizieq Shihab dan FPI-nya, menunjukkan kode perlawanan tersebut.

Sekalipun demikian, pertanyaannya kemudian adalah: apakah NU akan menjadi oposisi yang kritis dan beradab sebagaimana yang pernah dimainkan Gus Dur ataukah itu sekadar gertakan yang lahir dari sikap pragmatisme politik?

Dalam pandangan saya, memainkan isu FPI untuk melakukan bargaining politik dengan Jokowi bukanlah langkah bermartabat bagi NU. Memuji-muji Rizieq dan menyamakan NU dengan FPI untuk mendapatkan perhatian Jokowi bukanlah sebuah pilihan oposisi kritis yang mencerdaskan. Jejak perseteruan antara Rizieq dan Gus Dur atau antara FPI dan NU di berbagai tempat bukan sekadar urusan kekuasaan. Tapi karena NU dan FPI jelas memiliki prinsip keislaman dan kebangsaan yang berbeda.

Jika menjadi NU tidak semata-mata diukur dari tata cara beribadah (amaliah), tapi juga cara berpikir (fikrah) dan gerakan (harakah), menyamakan NU dengan FPI jelas manuver politik yang berbahaya bagi NU di saat getol melakukan moderasi Islam Indonesia melawan pemasaran ideologi radikal yang sangat agresif. Kalaupun NU hanya ingin melakukan manuver politik sesaat untuk “menjewer” Jokowi, masih ada banyak isu yang bisa dimainkan tanpa mencederai nilai-nilal moderatisme NU, misalnya isu Perppu KPK.

Bagi ormas Islam moderat seperti NU yang sikapnya tidak hanya diacu para anggotanya, tapi juga berbagai elemen bangsa lain, pilihan politik semestinya tidak semata-mata didasarkan pada pragmatisme politik sesaat. NU pernah memiliki sejarah di dalam maupun di luar kekuasaan. NU bahkan pernah memiliki seorang presiden yang pandangan-pandangan dan kebijakan-kebijakan politiknya dikagumi banyak kalangan pada diri seorang Gus Dur. Apabila saat ini NU memutuskan untuk beroposisi ke rezim, itu bukan hal baru. Apa pun pilihannya, saya percaya bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah al-mashlahah al-ammah (kebaikan bersama), bukan kekuasaan semata.

 

*) Dosen Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya